Catatan Tax Amnesty (bag. 2): Helicopter View Sang Regulator

85299

Pak Muliaman Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, pada Sosialisasi Tax Amnesty di Surabaya 15 Juli 2016

Hari Senin, 18 Juli 2016, menjadi hari yang penting bagi sejumlah pelaku ekonomi dan pebisnis di tanah air. Karena, pendaftaran program tax amnesty secara resmi dibuka pada hari tersebut. Program ini melibatkan banyak stakeholder, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagaimana dibahas pada tulisan pertama, tax amnesty merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk menginsentif masyarakat, khususnya pemilik aset di luar negeri agar mau melakukan repatriasi. Secara sederhana, repatriasi bertujuan memindahkan aset dan investasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri ke dalam negeri. Pemindahan aset dan investasi ini tentu sangat berkaitan dengan sektor finansial yang menjadi ranah pengawasan OJK. OJK sendiri merupakan lembaga independen yang dibentuk pemerintah pada 2012 dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pada acara sosialisasi tax amnesty yang diselenggarakan pada 15 Juli kemarin, Pak Muliaman Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner OJK memberikan penjelasan mengenai manfaat tax amnesty terhadap pembangunan ekonomi dan seperti apa regulasi yang dipersiapkan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program amnesti pajak.

Pada dasarnya, impact yang paling diharapkan dari repatriasi adalah masuknya investasi ke dalam negeri dan memperkuat industri keuangan nasional. Dengan masuknya dana WNI yang ‘pulang kampung’, industri keuangan dalam negeri mendapatkan suntikan dana untuk bisa diputar kembali. Dampaknya, likuiditas meningkat dan suku bunga kredit (seharusnya) menurun.

Menurunnya suku bunga kredit sendiri sudah sangat membantu sektor riil. Sektor riil disini maknanya sektor-sektor yang ‘dampaknya terlihat nyata’, contohnya peningkatan dan perkembangan UMKM, mendorong para pelaku industri kreatif, hingga dukungan terhadap program pemerintah itu sendiri seperti Program Sejuta Rumah.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan, OJK menjelaskan bahwa ada beberapa regulasi yang diterbitkan pemerintah untuk mendukung program amnesti pajak. Salah satunya adalah Undang Undang Pengampunan Pajak. Di dalamnya, dijelaskan bahwa UU ini sebetulnya memberikan ‘relaksasi ketentuan’ bagi para Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan pajaknya dengan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif ini dibagi menjadi tiga,

  1. WP yang merepatriasi asetnya ke dalam negeri
  2. WP yang mendeklarasikan aset di luar negeri tanpa repatriasi
  3. WP UMKM

Selain itu, ada pula Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara pengalihan harta wajib pajak ke dalam negeri (masuk ke wilayah NKRI) pada  penempatan instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka amnesti pajak.

Setelah dana melalui proses repatriasi, dimana kita bisa meletakkan dana tersebut? Apa saja instrumen investasi yang tersedia di sektor jasa keuangan?

85295

Penempatan instrumen investasi di sektor jasa keuangan

Setidaknya, ada tiga penyedia atau pengelola instrumen investasi yang dapat dipilih sebagai wadah penempatan aset yang dipindahkan ke dalam negeri (repatriasi). Ketiganya adalah,

1. Manajer Investasi (MI)

Manajer Investasi ini sebetulnya sesederhana kita memercayakan aset kita kepada seorang profesional untuk dikelola dalam berbagai bentuk investasi yang menurut hemat si manajer investasi layak untuk diinvestasikan. Tidak jarang pengguna jasa MI ini adalah mereka yang tidak ingin repot dan menghabiskan waktu untuk memikirkan dan belajar cara investasi yang menguntungkan. Para pemilik modal hanya perlu berkomunikasi dengan MI untuk menjelaskan preferensi risiko yang diinginkan. Apakah risiko tinggi, ataukah rendah. Beberapa instrumen yang dikelola MI adalah Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Efek Beragun Aset (KIK).

Semua orang tahu kaedah dasar ilmu investasi, high risk high return*. Karenanya, potensi return bergantung pada jenis investasi yang dipilih dan preferensi investor. Namun, potensi return investasi yang dikelola MI secara umum berkisar 7-20%

2. Perbankan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bank menjadi salah satu pilihan investasi yang paling aman. Dengan risiko yang sangat rendah, return sudah dijanjikan oleh perbankan sesuai bunga yang ditetapkan.

Namun, ada satu instrumen lain yang sebetulnya ditawarkan oleh perbankan dan jarang diketahui oleh masyarakat non fakultas ekonomi dan bisnis. Instrumen tersebut adalah Trust. Trust merupakan jasa pengelolaan harta nasabah oleh perbankan atas kesepakatan tertulis bersama. Pihak yang terlibat instrumen trust adalah settlor (pemilik harta), trustee (pengelola), dan beneficiary (pihak yang menerima manfaat, bisa juga settlor itu sendiri). Pada teknisnya, trustee akan bertindak sebagai agen investasi, agen pembayaran, dan agen peminjaman dalam rangka mengelola investasinya.

Semua prinsip dan kegiatan pengelolaan nantinya harus dengan persetujuan dan arahan yang rinci oleh settlor. Sehingga, settlor tidak perlu khawatir tentang adanya aliran dana dan prinsip investasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi yang dimiliki, termasuk jika ingin investasi dan pinjam-meminjam dengan prinsip syariah. 

Masih banyak produk simpanan lainnya yang ditawarkan perbankan -sesuai holding period masing-masing. Pada dasarnya, karena risiko yang rendah, return yang ditawarkan juga tidak sefantastis  manajer investasi apalagi perusahaan efek. Rentang potensi return juga menjadi sangat kecil, hanya berkisar 9 hingga 9,5%

3. Perusahaan Efek (PE)

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi. Definisi ini diambil dari Undang-Undang lho, tepatnya pasal 1 angka 21 UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Melalui definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa sebetulnya kita telah membicarakan pasar tempat berinvestasi pada saat kita membahas Manajer Investasi di awal tadi. Pasar tempat berinvestasi instrumen investasi jangka panjang dikenal dengan istilah Pasar Modal. Instrumen investasi disebut jangka panjang jika rentang waktu diperolehnya return diperkirakan selama satu tahun atau lebih. Perusahaan Efek merupakan salah satu pemain di pasar modal.

Dari penjabaran ringkas di atas, dapat dipahami bahwa sebetulnya MI termasuk di dalam cakupan perusahaan efek. Dikotomi yang dilakukan OJK, memisahkan MI dan PE, hanyalah untuk memudahkan peserta amnesti pajak agar dapat membedakan mana instrumen yang jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Perusahaan efek yang dimaksud oleh OJK disini adalah wahana bagi mereka yang ingin berinvestasi dengan instrumen yang jangka panjang, diantaranya saham dan obligasi/sukuk. Rentang potensi return berinvestasi melalui perusahaan efek juga sangat bervariasi, bergantung risiko instrumen yang dipilih. Jika memilih obligasi/sukuk yang relatif aman, return juga relatif rendah. Adapun saham, dia memiliki potensi return yang tinggi seiring dengan risiko yang tinggi. Disebutkan oleh Pak Muliaman Hadad, rentang potensi return perusahaan efek berkisar 4-20%.

Pada dasarnya, dana repatriasi dapat diinvestasikan melalui beragam instrumen investasi. Semua investasi ini akan berdampak pada pembangunan ekonomi secara makro, menuju pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan inklusif. Dalam perspektif OJK, tersebarnya suntikan dana ke berbagai institusi keuangan merupakan manfaat utama repatriasi. Dengan repatriasi, likuiditas industri keuangan meningkat. Repatriasi sendiri sejatinya adalah buah dari kesuksesan ide dan pelaksanaan program tax amnesty


Tulisan ini merupakan lanjutan dari Nguping Sosialisasi Tax Amnesty di Grand City Convention Hall Surabaya dan in syaa Allah akan berlanjut ke catatan bagian ketiga yang mengurai pemaparan Bu Rini Sumarno (Menteri BUMN) tentang penawaran BUMN menfasilitasi repatriasi.

Sumber data dan konten bersumber dari catatan pribadi, brosur yang diberikan panitia, dan beberapa website resmi lembaga terkait (www.bi.go.id, www.ojk.go.id, dan www.idx.go.id). Karenanya, penulis sangat berterima kasih atas koreksi, masukan, dan tanggapan terhadap catatan ini.

*Oh ya, return yang sedari tadi disebutkan itu maksudnya uang yang kita terima ya. Disebut return karena pada awalnya kita menginvestasikan uang, lalu kita mengharapkan investasi itu akan balik modal ke kita. Jumlah atau presentase yang kita harapkan inilah yang kita istilahkan returnSaya merasa perlu menulis ini, karena sebagian teman saya yang berkuliah di rumpun ilmu kesehatan dan ilmu alam sempat mengeluh karena tidak paham istilah dasar ekonomi.

Advertisements

Nguping Sosialisasi Tax Amnesty 2016 di Grand City Convention Hall Surabaya

disclaimer: Tulisan ini dibuat sebagai notulensi pribadi penulis saat menghadiri acara Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak pada 15 Juli 2016 di Grand City Convention Hall Surabaya. Susunan penulisan disesuaikan dengan gaya pribadi penulis. Adapun data dan konten bersumber dari catatan pribadi, brosur yang diberikan panitia, dan ingatan pribadi penulis. Karenanya, penulis sangat berterima kasih atas koreksi, masukan, dan tanggapan terhadap catatan ini. Segala kekurangan berasal dari penulis dan setan, adapun segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Sosialisasi dibuka dengan pemaparan umum mengenai Tax Amnesty oleh Pak Presiden, Joko Widodo.

Kenapa dibahas?

Begini Bung. Kita harus sadar bahwa hari ini, kondisi perekonomian dunia masih belum sepenuhnya pulih. Pak Jokowi mengatakan bahwa perekonomian Amerika masih belum stabil, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat, dan harga komoditas menurun. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut melambat, neraca perdagangan defisit, dan anggaran semakin defisit. Secara konkret, kita bisa melihat bahwa infrastructure gap akan senantiasa -bahkan semakin tinggi. Secara garis besar, akumulasi masalah bermuara pada meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.

Mengingat kondisi global yang masih penuh tantangan, kita butuh solusi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Semua negara menyadari permasalahan hal ini. Faktanya, semua negara tahu apa yang harus dilakukan -bahkan telah mengambil langkah dan berlomba-lomba mengoptimalkan sumber pertumbuhan baru tersebut. Sumber pertumbuhan ekonomi itu adalah meningkatkan investasi. Kini, semua negara berlomba untuk menarik investor berinvestasi di negaranya. Beragam insentif dan program dibuat agar investor betah dan memilih berinvestasi di negaranya.

Lantas, bagaimana langkah Indonesia dalam memasukkan investasi ke dalam negeri? Indonesia memilih mengampanyekan Repatriasi. Repatriasi yang dimaksud adalah memindahkan harta (meliputi investasi bisnis) yang ada di luar negeri ke dalam negeri sendiri. Repatriasi dipandang penting, karena sejatinya banyak harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersebar di seluruh dunia. Jika seluruh harta yang dulunya ada di luar negeri ditarik masuk ke dalam negeri, investasi dalam negeri tentu meningkat.

Sekali lagi, investasi telah menjadi PR perekonomian Indonesia yang harus segera diselesaikan. Hal ini didasari fakta penting bahwasanya Indonesia sedang membutuhkan banyak dana untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah pun berupaya menciptakan skema yang menginsentif orang-orang untuk meningkatkan investasi dalam negeri (termasuk Repatriasi). Setelah diskusi dan disetujui oleh komisi XI DPR RI, pemerintah memilih Tax Amnesty sebagai strateginya.

Tax Amnesty itu apa sih?

Kata kuncinya terletak di kata Amnesty-nya. Amnesty dapat dimaknai sebagai ampunan. Memangnya apa yang diampuni? Ada tiga bentuk ‘ampunan’ oleh pemerintah terkait pajak:

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
  3. Tidak dilakukan dan penghentian proses pemeriksaan baik di tahap memeriksa bukti permulaan hingga tahap penyidikan.

Wah, enak sekali ya? Caranya bagaimana tuh? Sangat sederhana,

  1. Melaporkan (mengungkapkan) seluruh harta yang dimiliki
  2. Membayar uang tebusan

Ada beberapa rincian mengenai dua poin di atas.

Melaporkan: Melaporkan disini artinya mengisi formulir Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang akan dibuka Hari Senin 18 Juli 2016 nanti di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Form ini berisi: Identitas Wajib Pajak (WP), harta, utang, harta bersih, serta penghitungan Uang Tebusan

Seluruh harta yang dimiliki: Harta adalah akumulasi tambahan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud (ex: bangunan) maupun tidak berwujud, bergerak (ex: kendaraan) maupun tidak bergerak (ex: bangunan), untuk usaha (ex: mesin) maupun bukan untuk usaha (ex: rumah tinggal), di dalam negeri maupun di luar negeri.

Harta ini juga meliputi harta yang kita miliki tapi belum tercatat, seperti uang cash di bawah kasur. Harta kita yang ditulis atas nama orang lain juga termasuk yang harus dilaporkan sebagai harta kita.

Uang Tebusan: Tarif x Nilai Harta Bersih

Tarif dapat dilihat di gambar berikut

Adapun Nilai Harta Bersih merupakan Harta dikurangi Utang. Utang merupakan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

Memang gimana ceritanya Tax Amnesty bisa menyediaan kebutuhan dana yang diperlukan Indonesia sebagaimana diceritakan di awal?

Proses pemenuhan kebutuhan dana dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Secara langsung, dana diperoleh melalui uang tebusan (jangka pendek) dan penerimaan pajak yang lebih akurat (jangka panjang). Informasi yang didapatkan pemerintah dari formulir amnesti pajak masyarakat merupakan sebagai basis data untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Secara tidak langsung, pemerintah berharap WNI yang memiliki aset di luar negeri terinsentif untuk melakukan repatriasi. Dalam teknisnya, repatriasi ini bermakna memindahkan investasi yang dulunya di luar negeri ke instrumen investasi yang ada di dalam negeri. Sehingga,

  1. Likuiditas perbankan meningkat -> Suku bunga kredit akan jadi lebih kompetitif -> Masyarakat bisa berbisnis dan ekonomi menguat
  2. Nilai tukar rupiah menguat -> menekan defisit neraca perdagangan melalui biaya impor yang berkurang.
  3. Devisa meningkat

Kalau Saya nggak ikut, memang apa ruginya?

Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak rugi, berarti Anda belum mengetahui dua hal: Automatic Exchange of Information (AEOI) pada tahun 2018 dan Revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan.

AEOI merupakan kesepakatan antarnegara untuk saling mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak seseorang. Artinya, negara Indonesia dapat meminta info kekayaan warganya yang meletakkan hartanya di Bank Swiss, atau pada bisnis properti di Singapura, dan lainnya. Penandatanganan akta ini sudah dilakukan di Turki sejak tahun lalu, dan akan berlaku ada akhir 2017 (awal 2018). Dengan berlakunya AEOI, masyarakat tidak lagi bisa melarikan diri (kekayaannya) dari pajak. Maka, lebih baik mengaku sekarang saja  melalui program Tax Amnesty. Kalau memang cepat lambat pajaknya akan ketahuan, bukankah lebih baik mengaku sekarang dan mengambil keuntungan dari program Amnesti Pajak? Pemerintah juga berencana merevisi UU Perbankan agar lebih terbuka dalam membantu Direktorat Pajak menjalankan tugasnya. Menimbang dua hal ini, mengikuti program Tax Amnesty bisa menjadi pilihan yang bijak.

Ooh, begitu.. Tapi kan, bisnis saya masih di tahap awal. Saya masih merintis bisnis, aset juga tidak ada yang di luar negeri. Bagaimanapun, Tax Amnesty tidak berpengaruh besar pada saya.

Siapa yang mengatakan demikian? Hei! Semua orang bisa mendapatkan keuntungan program ini lho, termasuk pelaku UMKM dan yang tidak memiliki aset di luar negeri.

Khusus UMKM, wajib pajak yang akan dikenakan (bila memang peredaran usaha dibawah Rp 4,8 Miliar) hanyalah 0,5% atau 10%. Jika harta yang diungkapkan dibawah Rp 10 Miliar, wajib pajaknya 0,5%. Wajib pajak 10% diperuntukkan bila harta yang diungkapkan lebih dari Rp 10 Miliar.

Baiklah.. Memangnya, Amnesti Pajak ini berlaku sampai kapan sih? Dan apakah ada sanksi kalau kita tidak mengikuti skema Amnesti Pajak tatkala periodenya berakhir?

Periode terakhir Amnesti Pajak ini adalah 31 Maret 2017. Jika sampai saat itu kita belum mengungkapkan kekayaan kita dan membayar tebusan, ada konsekuensinya:

  1. Jika WP tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan akan dianggap penghasilan. Konsekuensinya, ia dikenai pajak, dan disempurnakan dengan denda sesuai Undang-Undang Perpajakan
  2. Jika WP sudah mengajukan Amnesti Pajak dan ditemukan harta yang belum dilaporkan, harta tersebut akan dianggap sebagai penghasilan. Konsekuensinya, ia terkena PPh. Tidak berakhir begitu saja, WP akan dikenakan sanksi sebesar 200%

Secara tidak langsung, kita dapat memahami bahwa pemerintah mengharuskan masyarakat untuk mengikuti program ini. Dan sebetulnya, program yang ditawarkan pemerintah relatif sederhana untuk diimplementasikan. Masyarakat hanya perlu mengisi formulir sendiri (self assessment) dan membayar uang tebusan. Kalau masih kebingungan, ada hotline yang bisa dihubungi. Cak Lontong selaku MC sempat mendikte nomor hotline pengaduan Amnesti Pajak. Tak tanggung-tanggung, disebutkan oleh Cak Lontong bahwa hotline 081128333 akan tersambung ke Pak Jokowi langsung. Apakah benar demikian? Silahkan dicoba sendiri 🙂

Tulisan akan bersambung dengan notulensi pada sesi Pak Muliaman Hadad (Ketua Dewan Komisioner OJK) tentang pengaruh Amnesti Pajak terhadap pembangunan ekonomi dan sesi Bu Rini Sumarno (Menteri BUMN) tentang penawaran BUMN menfasilitasi repatriasi, in syaa Allah..

Tentang Belajar UTS

Menurutku, the best way to learn adalah memahami esensi dan implementasi ilmu tersebut, juga mengerti bagaimana ia bisa bermanfaat bagi hidup kita.

Diagram Expectancy Theory oleh Victor Vroom (1964)

Kalau kata Vroom (1964) dalam Expectancy Theory, kita bakal termotivasi kalau kita percaya bahwa effort kita (nowadays case: belajar buat UTS) berpengaruh terhadap performance kita [expectance]. Juga ketika kita percaya bahwa performance kita berpengaruh terhadap outcome akhirnya [instrumentality]. Terakhir… ketika kita menganggap bahwa outcome tersebut bermakna bagi kita [valence]. Jadi..

Yakin gak usaha ini berdampak ke performance?
Bahwa belajar sekarang ini berdampak ke performance?

Yakin gak performance nantinya berdampak ke outcome/hasil performance tersebut?
Yakin gak bahwa outcome dari performance kita bermakna bagi kita?

Hmm. Ada satu lagi si, yang harus dipecahkan:
Sebetulnya, apakah performance bagi kita -pada case kali ini adalah ujian/UTS nanti (saja), atau pengaplikasian ilmu di kehidupan?
Apakah outcomenya adalah nilai ujian, ataukah buah -atau saya menyebutnya kemanfaatan dari pengaplikasian ilmu di kehidupan itu?

Yaa, tiap orang punya orientasi sendiri dalam belajar. Karena memang kemanfaatan sebuah ilmu bagi setiap orang bisa jadi berbeda. itu tadi, valensi. Seberapa bermakna sebuah outcome bagi kita.. Kok jadinya judgemental ya bahwa outcomenya ilmu? haha

Anyway, S.E.lamat belajar teman-teman! Enjoy these days
Semoga usaha kita berbuah manis, di dunia maupun akhirat 🙂
Yuk, niatkan juga buat ibadah, niatkan membahagiakan orang tua


diagram dari sini

Sekilas tentang Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1,2 dan 3

Presiden Joko Widodo mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 pada 9 September lalu di Istana Merdeka

Perekonomian indonesia menghadapi berbagai tantangan sejak awal tahun 2015. Bahkan, sejak awal pemerintahan Joko Widodo berdaulat (Oktober 2014), perekonomian indonesia sudah menghadapi banyak ‘tekanan’. Pelemahan rupiah semenjak akhir 2014 –saat itu masih berkisar 13,000 hingga sekarang hampir menyentuh 15.000, pertumbuhan ekonomi yang kuartal I dan II yang tak sesuai harapan –kuartal I bahkan tak sampai 5%, inflasi yang bergejolak pasca kebijakan dicabutnya subsidi BBM, hingga devisa negara yang terus terkuras untuk menyelamatkan beberapa polemik yang telah disebutkan.

Pada bulan Agustus 2015, Presiden Joko Widodo mengambil langkah besar dengan me-reshuffle kabinetnya. Darmin Nasution, mantan gubernur Bank Indonesia, dipanggil untuk memimpin Kabinet Kerja ‘divisi ekonomi’. Tak lama setelah hadirnya kapten baru di tim, Pak Presiden mengambil langkah kongkret penyelamatan perekonomian Indonesia. Sebuah paket kebijakan ekonomi akhirnya dikeluarkan. Paket Kebijakan Jilid I berisi tiga sasaran utama: percepatan eksekusi proyek-proyek strategis nasional, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong investasi di sektor properti.

Secara garis besar, sasaran utama Paket Kebijakan Jilid I adalah menggerakkan sektor riil. Dan secara tidak langsung, kebijakan jilid 1 ini berupaya menjawab sebuah tantangan besar di awal tahun: pertumbuhan yang tak sesuai harapan. Jelas pertumbuhan amat penting bagi sebuah negara, salah satu indikator makro sebuah negara adalah pertumbuhannya. Sayangnya, pertumbuhan kuartal pertama yang diprediksi bisa sampai 5,8% (menurut Badan Anggaran BI) berkali-kali harus dikoreksi hingga kenyataannya memang hanya sampai 4,9%. Hal ini dapat dimengerti, mengingat realisasi pencairan dana government expenditure membutuhkan waktu. Teknisnya, tender harus dibuka ke publik, memilih pemenang tender, dan terakhir mencairkan dana. Hal ini tentu butuh waktu yang tak singkat. Karenanya, pemerintah berupaya mempercepat eksekusi proyek-proyek strategis dengan cara penyederhanaan izin, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta meninjau hambatan yang sifatnya legalitas.

Tak hanya percepatan, daya saing industri juga ditingkatkan dengan melakukan deregulasi. Pak Jokowi mengatakan bahwa ada 89 peraturan dari 154 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri. “17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri dan 5 aturan lain” tuturnya sebagaimana dilansir CNN Indonesia 9 September lalu.

Sayangnya, satu tantangan besar lain perekonomian indonesia masih belum terselesaikan: pelemahan rupiah. Rupiah merangkak naik bak kura-kura, lambat tapi pasti. Permasalahan pelemahan rupiah ini tentunya bukan masalah sepele. Pelemahan rupiah yang tak disikapi dengan serius dapat berdampak domino ke berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Industri yang bahan bakunya mengandalkan Impor terpaksa gulung tikar, sehingga angka pengangguran melejit tinggi. Melejitnya biaya ibadah haji, kebutuhan wajib sekali seumur hidup seorang warga Indonesia yang beragama Islam, juga menjadi cermin bahwa aspek sosial mulai terkena imbasnya. Perlu diingat, intensitas transaksi internasional semakin meningkat di penghujung tahun, diantaranya ibadah haji dan masa liburan. Pelemahan rupiah harus menjadi perhatian besar.

Menyadari tantangan itu, Paket Kebijakan Jilid II diluncurkan berselang satu bulan dari terbitnya paket kebijakan perdana. Fokus paket kebijakan kedua adalah menarik investasi masuk melalui deregulasi dan debirokratisasi. Langkah ini diambil pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Iklim investasi tentu sangat penting untuk memperkuat kondisi pasar keuangan Indonesia –sehinga devisa bertambah, juga untuk memperkuat ‘kuda-kuda’ perusahaan karena permodalan yang makin lancar. Melalui paket kedua ini, pemerintah juga berupaya menginsentif masyarakat untuk memulai usaha atau berwirausaha. Deregulasi dibutuhkan mengingat Indonesia masih jauh tertinggal dari negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dalam konteks kemudahan berbisnis.

Kendati bermanfaat bagi sektor riil dan wirausaha, perlu disadari bahwa butuh waktu cukup lama untuk bisa memetik buah kebijakan deregulasi. Butuh satu hingga dua tahun untuk merasakan manisnya. Membangun bisnis, perusahaan, memperkuat industri dalam negeri tentu tak seperti sulap yang hanya sekian jam, hari, atau bulan. Padahal, dunia usaha hari ini butuh quick-win solution untuk dapat bertahan hidup dan menyongsong hari esok.

Manfaat deregulasi memang masih lama dirasakan, namun masih ada kebijakan lain yang sudah ditujukan langsung ke titik permasalahan jangka pendek. Diantaranya memangkas pajak bunga deposito yang saat ini 20 persen menjadi 10 persen bagi eksportir yang menyimpan selama satu bulan devisa hasil ekspor (DHE)-nya dalam valuta asing di perbankan dalam negeri. Tak hanya itu, pemotongan akan lebih tinggi –menjadi 7,5 persen jika ditanam tiga bulan. Bahkan, pajak bisa menjadi 2,5 persen untuk periode enam bulan, dan nol persen untuk jangka waktu sembilan bulan atau lebih.

Meski masih dalam penyelidikan oleh Bank Indonesia, kenyataannya rupiah mengalami penguatan menjadi Rp 13.888 hari ini (7 Oktober 2015). Ada dua kemungkinan penyebab menguatnya rupiah: faktor global dan faktor respon pasar terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Menyadari paket kebijakannya belum seutuhnya menyelesaikan semua permasalahan jangka pendek, Darmin Nasution (Menko bidang perekonomian) menyatakan bahwa paket kebijakan ekonomi jilid tiga akan dirilis sore ini (7 Oktober 2015) di Istana negara. Darmin sempat menyinggung bahwa fokus kebijakan paket jilid tiga adalah skema kredit untuk pemutusan hubunga kerja (PHK) dan penyesuaian harga BBM.

Dua fokus ini relatif tepat untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek yang dihadapi masyarakat. Kenyataannya, banyak perusahaan yang telah mengetuk palu pemutusan hubungan kerja. Sehingga, skema kredit untuk orang-orang yang telah kehilangan pekerjaan sangat urgent untuk segera diberikan. Penyesuaian harga BBM juga perlu dipertimbangkan, mengingat konsumsi BBM sangat berdampak langsung pada kehidupan individu rumah tangga konsumen dan input bahan baku perusahaan (rumah tangga produsen). Secara garis besar, dapat dilihat bahwa paket kebijakan jilid tiga berupaya menyelesaikan masalah yang timbul akibat gulung tikarnya perusahaan: pengangguran dan membangun sektor riil. 

Kesimpulannya, pemerintah telah berupaya membuat kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan satu per satu permasalahan dan tantangan perekonomian yang ada. Meski pada sebuah paket kebijakan belum menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, pemerintah segera merespon atau men-follow up dengan paket kebijakan yang lain. Jika pemerintah lambat dalam menindak dampak kebijakannya, permasalahan baru bisa segera muncul. Pada akhirnya, sangat penting bagi pemerintah untuk responsif dan cepat dalam mengambil dan mengimplementasikan kebijakan yang dirumuskan.

Hari ini, 11 Oktober

Paket kebijakan jilid III dikeluarkan tepat saat saya mengumpulkan esai di atas kepada asisten dosen pada hari Rabu, 7 Oktober yang lalu. Saat itu, saya berjalan menaiki tangga menuju lantai tiga gedung A di FEB UI. Jam menunjukkan pukul 17.20 WIB, tak lama setelah meletakkan di meja asdos saya segera turun dan hendak pulang untuk istirahat. Di tengah perjalanan, televisi ruang fotokopi gedung A menunjukkan headline yang tak asing bagi saya. “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 3 Dikeluarkan” tulisannya. Saya berhenti dan mampir untuk sekadar numpang nonton televisi.

Secara garis besar, paket kebijakan jilid tiga berisi paket ‘diskon’. Pemotongan harga di berbagai aspek dilakukan pemerintah untuk mengurangi biaya perusahaan (cost of production). Biaya yang didiskon pemerintah diantaranya tarif dasar listrik bagi perusahaan (yang beroperasi jam 23.00-08.00 WIB), harga BBM beberapa prodak, juga harga gas. Biaya yang dipermurah tentu berdampak sangat langsung pada perusahaan, spesifiknya struktur biaya perusahaan. Tak hanya diskon, kredit usaha rakyat (KUR) juga dipermudah. Yang dulunya pegawai gaji tetap tidak boleh, sekarang boleh. KUR yang kini lebih ‘untuk semua’ juga sangat membantu, contohnya bagi ibu-ibu yang sebetulnya di rumah punya usaha sampingan seperti salon, warung, atau yang lain. Ketiga, penyederhanaan izin ketanahan. Tanah yang merupakan salah satu faktor produksi adalah variabel penting di dunia usaha. Kemudahan perizinan tanah tentu memberikan efek bagi dunia usaha.

Kesimpulannya, paket kebijakan ketiga berusaha menyentuh langsung. Pada intinya, kebijakan ketiga ini berupaya melengkapi paket kebijakan pertama dan kedua. Dua paket kebijakan pertama berupaya memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan iklim investasi. Paket kebijakan ketiga sebetulnya senada dengan paket pertama, mendorong sektor riil agar orang-orang secara nyata terbantu dan terinsentif untuk berwirausaha. Bedanya, paket ketiga ini jauh lebih cepat dan akurat –saya menyebutnya direct hit kepada masyarakat khususnya calon penggerak perekonomian.


Tulisan di atas merupakan esai tulisan penulis pada tugas mata kuliah Bisnis dan Ekonomi Indonesia (BEI)

Referensi:

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150909182130-92-77720/presiden-jokowi-umumkan-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i/

http://www.antaranews.com/berita/521143/kadin–inti-paket-kebijakan-deregulasi-debirokratisasi

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2

http://ekbis.sindonews.com/read/1049618/33/ini-sasaran-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-iii-jokowi-1443694877

http://www.antaranews.com/berita/521672/analis-ui-perlu-kebijakan-ekonomi-jangka-pendek

seluruhnya diakses 7 oktober 2015 pukul 15.07 WIB

gambar dari sini

Sang Menteri: Sebuah Kuliah Perdana

25198

Jam menunjukkan pukul lima lewat tiga puluh. Hawa dingin khas matahari terbit masih menyelimuti diri. Tapi, ada yang berbeda dari pagi ini. Tak biasanya, rasa malas untuk membuka jendela tidak menghampiri. Kuingat-ingat lagi…

Oh iya, hari ini ada kuliah perdana oleh Sang Menteri!

Kulakukan aktivitas pagi seperti biasa: Mandi. Ya.. Hanya mandi yang menjadi rutinitas. Sarapan? Menyesuaikan. Kalau jam menunjukkan 15 menit menuju waktu perkuliahan, artinya sarapan harus ditunda esok hari. Mungkin, aku bisa sarapannya esok hari.

Pukul 8 tepat, saya sudah melangkahkan kaki di sekitar kolam makara. Nametag dan jaket kuning khas mahasiswa baru menghiasi selasar FEB UI. Hari ini juga bertepatan dengan hari pertama pasca-OPK, orientasi pengenalan kampus. Sebetulnya, kuliah perdana diwajibkan untuk mahasiswa baru 2015 dengan mata kuliah pengantar ekonomi 1. Walaupun sudah lulus dengan nilai memuaskan –saya sudah cukup puas meski bukan A, saya tertarik untuk menghadirinya. Bukan konten perkuliahannya yang menarik hati, namun pematerinya: Pak Bambang P.S. Brodjonegoro, menteri keuangan RI saat ini.

Selama 20 menit, mahasiswa baru berdesak-desakan mencari tempat duduk di tangga auditorium –bagian kursi sudah penuh oleh mereka yang datang sebelum pukul 8. Untungnya, saya mengambil tempat yang aman di lantai 2 auditorium. Bagian atas (lantai 2) diisi oleh beberapa staf kemenkeu dan asisten dosen.

Sembari menunggu, Bu Beta mengisi waktu kosong dengan ice breaking. Ada dua mini quiz yang ditanyakan ke mahasiswa baru. Tapi, ada satu pernyataan beliau yang menarik:

“Pak Bambang itu angkatan 1985. Kalian 2015 ya? Selisih 30 tahun nih ya.. Itu artinya, boleh lah ya berharap 30 tahun lagi kalian lah menterinya. Haha”

Ungkapnya ringan, penuh canda. Tapi cukup untuk membuatku berpikir.. “Iya ya, 30 tahun lagi bisa jadi satu dari sekian ratus anak-anak di bawah ini yang membuat kebijakan. Atau kakak-kakak di sebelahku ini”. Mas Rifqi yang duduk di sebelahku menambahkan “Wah, 2045 ya. Pas 100 tahun Indonesia merdeka”. Makin berdirilah bulu kudukku. 2045 bro! Yang katanya Indonesia emas, bonus demografi, Wow! 2045, itu artinya, di fase emas itu, kitalah orang yang akan memegang peran penting!

Tak lama tenggelam dalam lamunan itu, Bu Beta mengakhiri ice breakingnya. Ya, bintang tamu kami telah datang!

25195

Pak Bambang berdiri di tengah mengawali kuliah umum

Pak Bambang masuk dari pintu belakang dekat panggung auditorium. Tepuk tangan bersaut-sautan menyambut ‘artis’ yang akhir-akhir ini sering muncul di tv untuk memberi penjelasan terkait pelemahan rupiah. Luar biasa, di tengah pelemahan ekonomi global, Pak Menteri masih mau meluangkan waktunya berbicara pada 600 ‘orang baru’ di dunia akademisi ekonomi.

Judul perkuliahan hari ini cukup jelas dan… sedikit garing. “Ilmu Ekonomi” demikianlah judul slide pertamanya. Amat sederhana. Artinya, beliau kemari memang untuk memberi kuliah umum. Kuliah bro, bukan konferensi pers tentang penjelasan pelemahan ekonomi rupiah.

Di awal kuliah, Pak Bambang memberi motivasi agar kami semangat dalam menempuh studi 4 tahun kedepan.

“Yang membedakan antara ekonom FEUI dengan ekonom lainnya adalah logika ekonominya. Cara berpikir alumni FEUI berlandaskan logika ekonomi yang matang. Dan logika ekonomi ini hanya bisa didapat dengan kuliah S1 di fakultas ekonomi, terlebih di ekonomi UI”

Ya, itu juga yang selalu kuceritakan pada ibuku ketika ibuku berkata –dengan nada bercanda “Harusnya kamu di psikologi dong Wan?”. Aku selalu berkata “Ilmu/ pengetahuan bisa dicari dimana-mana Bu. Tapi pola dan cara berpikir harus dibentuk di tempat yang tepat. Ketika Riwan di FE, kacamata riwan dalam memandang adalah kacamata ekonomi yang ditunjang ilmu psikologi. Kalau di psikologi ya kebalikannya nanti. Cara melihatnya dengan kacamata psikologi tapi ditunjang pengetahuan bisnis”

Penjelasan di awal, beliau mendefinisikan apa itu Ilmu Ekonomi. Pada dasarnya, ilmu ekonomi muncul akibat adanya kelangkaan. Sehingga, seseorang harus memilih dengan memertimbangkan insentif. Insentif bisa berupa keinginan mendapat reward, bisa pula keinginan menghindari punishment. Singkatnya, ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang memelajari cara memilih diantara kelangkaan based on incentives.

Jadi, sudah sepatutnya anak ekonomi harus bisa atau cerdik dalam memilih. Kalau anak ekonomi tidak bisa atau tidak punya pilihan, berarti statusnya sebagai anak ekonomi masih belum afdhol. Eaa

Pak Bambang lanjut memberikan pesan agar mahasiswa FEB UI memiliki empati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya.

“Jadilah alumni FEB UI yang peduli dengan kebutuhan masyarakat di sekitarmu. Kita mengenal ada kebutuhan, ada pula keinginan. Lihat, masih banyak masyarakat Indonesia yang sibuk memikirkan kebutuhannya. Perhatikanlah mereka. Kalau kita punya keinginan, simpan dalam diri. Ayo bantu mereka yang masih memikirkan kebutuhan tanpa sempat memikirkan keinginan” tuturnya.

Bersambung in syaa Allah


Sang Menteri: Sebuah Kuliah Perdana merupakan bagian awal dari rangkaian catatan yang diberi nama “Kuliah Perdana oleh Sang Menteri”. Tulisan ini in syaa Allah akan bersambung

Visitasi ke IKOPIN Jatinangor!

Saat itu, matahari masih terlihat dekat dari ufuk timur. Tak biasanya saya berangkat kuliah sepagi itu. Jam digital telpon genggam saya menunjukkan 05.55 WIB. Hari itu adalah hari yang spesial bagi kami, mahasiswa FEB UI mata kuliah koperasi kelas Pak Abdillah. Hari itu, kami akan melakukan kunjungan ke sebuah institut yang mendedikasikan kurikulum pendidikannya pada koperasi, Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).

Kami –sekelas sepakat berkumpul di kampus Widjajanitisastro FEB UI pada pukul 06.00 WIB dan berangkat bersama. Perjalanan yang ditaksir menempuh tiga hingga empat jam mendorong kami untuk berangkat sepagi mungkin, menghindari kemacetan dan mengejar kelas yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. Namun, pada realisasinya, kami baru berangkat pukul 06.30 WIB. Kami berangkat menggunakan kendaraan mobil. Ada setidaknya 5 mobil yang digunakan untuk membawa 33 mahasiswa jaket kuning itu. Pembagiannya seperti apa? Sporadis. Siapapun langsung masuk ke dalam mobil selama mobil masih terlihat cukup untuk dipadati.

Perjalanan kami berjalan lancar sesuai rencana. Kami lolos dari kemacetan dan tak ada hambatan berarti. Namun, ada satu prediksi yang kami meleset jauh: waktu tempuh. Estimasi 3 jam itu salah. Kami baru berhasil menginjakkan kaki di IKOPIN pukul 11.00 WIB, empat jam tiga puluh menit habis di perjalanan. Bukan perjalanan yang mudah tentunya, terutama bagi para driver yang belum sarapan karena buru-buru ke kampus FEB sebelum pukul 06.00 WIB, dan saya salah satunya. Empat jam mengebut dengan perut keroncongan menjadi harga bagi pembelajaran lintas kampus ini.

Semua rasa lelah itu menumpuk di pundak, pungung, dan –tentunya lambung yang keroncongan. Namun, ada efek magis yang muncul saat kali pertama kami mendarat di kampus IKOPIN. Hawa sejuk dan luasnya pemandangan kampus IKOPIN seketika menyulap rasa lelah sepanjang perjalanan menjadi semangat pembelajaran. Secara tiba-tiba, semua pegal di pundak dan lapar menghilang. Hanya ada satu hal yang terpikir begitu sampai di bagian depan –semacam tulisan selamat datang: “Ini luar biasa!”.

Tanpa berlama-lama kami langsung diarahkan menuju ruang auditorium. Ruangan itu tidak terlalu besar. Mungkin berukuran 10×5 meter. Mirip salah satu ruangan kelas di gedung A lantai 1. Pada saat kami masuk, sudah hadir di tempat pembicara –berlatar letter U tiga orang yang wajahnya baru kami kenali. Dua orang perempuan dan satu laki-laki. Tanpa mengulur waktu, kelas langsung dibuka oleh salah seorang ibu tersebut.

Kegiatan diawali dari sambutan oleh Bu Lilies, BKW Koperasi. Bu Lilies memperkenalkan dua orang yang bersamanya dari tadi. Perempuan yang berdiri di sebelahnya adalah ibu Suwarni, seorang pengajar juga dengan spesialisasi hukum koperasi. Satu laki-laki di sisi yang lain adalah Bapak Agianto Probo, direktur utama program studi manajemen IKOPIN. Setelah perkenalan, bapak kami, Pak Abdillah Ahsan, memberikan sambutan. Ada satu kutipan yang membekas bagi saya “Ember mencari sumur, bukan sumur mencari ember”. Ya, saya menyadari bahwa selayaknya ilmu itu dicari. Bukan ilmu yang menghampiri.

Materi dimulai dan disampaikan oleh Bu Lilies seorang diri. Pak Agianto tidak ikut memberikan materi. Karena, saat itu waktu menunjukkan 10 menit menjelang azan jumatan. Beliau harus menuaikan salat Jumat. Namun, sebagai musafir, kami mengambil keringanan untuk menjalankan salat zuhur sebagai ganti salat jumat.

Bu Lilies memulai materi dengan memutarkan video yang dibuat International Cooperative Association (ICA) mengenai profil/informasi umum mengenai koperasi di dunia. Kemudian menjelaskan banyak tentang profil KPSBU, Koperasi susu, di Lembang. Koperasi ini termasuk 100 besar koperasi di Indonesia. Secara garis besar, beliau banyak mengenalkan status dan perkembangan koperasi ini. Mulai dari operasional produksi susu, pengelolaan keuangan dan permodalannya, hingga komentar beliau mengenai industri susu pada umumnya.

Setelah mengenalkan KPSBU kepada kami, beliau juga mengenalkan salah satu koperasi wanita terbesar di Indonesia, Setia Bakti Wanita Budi di Surabaya. Masih menggunakan powerpoint, beliau menceritakan bagaimana perkembangan koperasi yang dijalankan oleh para ibu-ibu ini.

Di tengah pemaparan materi, Bu Lilies memersilahkan mahasiswa bertanya. Saya pun menggunakan kesempatan ini untuk memuaskan rasa penasaran saya. “Sebetulnya saya penasaran Bu. Kira-kira, ada tidak ya koperasi sukses yang dipunggawai oleh para bapak-bapak? Saya sering mendengar koperasi ibu-ibu. Tapi jarang sekali mendengar koperasi bapak-bapak. Ini kira-kira ada fenomena apa bu ya? Apa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan koperasi?” tanya saya. Bu Lilies tertawa singkat, kemudian menjawab “Ya entah ya. Saya juga tidak tau pastinya. Apa mungkin karena ibu-ibu pada dasarnya lebih bersifat kooperatif, saya juga tidak tahu”. Suasana diskusi menjadi semakin ramah.

Secara keseluruhan, beliau mencoba menerangkan betapa sebetulnya koperasi menjadi pilihan kegiatan ekonomi yang menguntungkan sekaligus bermanfaat. Kerap beliau menekankan “Koperasi tak hanya menguntungkan ya, ini juga bermanfaat kan?”. Beliau banyak menjelaskan dan membuktikan bahwa dengan koperasi, banyak pengangguran yang terserap. Kendati demikian, profit atau keuntungan juga bukan berarti ditinggalkan. Omset bisa mencapai miliar per tahunnya, seperti koperasi susu di Lembang tadi.

Poin kedua yang saya tangkap dari pemaparan beliau adalah betapa sumber daya manusia menjadi perhatian penting bagi perkembangan koperasi. Sempat beliau sampaikan bahwa bagian yang perlu dibenahi dari koperasi bukanlah sistemnya, namun sumber dayanya. Beliau juga menceritakan pengalamannya saat mengelola koperasi. “Uang itu bisa dibolak-balik. Tapi orang? Menghadapi anggota yang maunya modal doang di koperasi, itu yang susah” tuturnya. Beliau menutup cerita tersebut dengan mengatakan “Makanya ada pendidikan koperasi. Biar jelas anggota perannya apa saja”.

Insight ketiga yang saya dapatkan adalah bagaimana seorang wanita memilih mendedikasikan karir hidupnya –pendidikan dan pekerjaannya, untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, koperasi. Saat itu, saya melihat sosok nyata dari seorang ibu pejuang koperasi. Perempuan yang menempuh studi akademis koperasi S1 dan S2 nya di koperasi, lalu melanjutkan kegiatan akademisnya sebagai dosen –meski sambil menjadi praktisi di bidang koperasi. Saya salut dengan beliau. Saat itu, terlintas di benak saya “Pasti memang ada sesuatu di koperasi ini. Tidak mungkin seseorang begitu passionate terhadap suatu hal jika hal tersebut tidak istimewa”.

Pembelajaran tak lebih dari 120 menit itu memberikan beberapa insight bagi saya tentang koperasi. Kami mengakhiri kunjungan kami dengan melakukan foto bersama di bagian depan kampus IKOPIN. Akhirnya, jaket kuning kami pernah merasakan sejuknya hawa dingin Kota Jatinangor, di kampus ekonomi kerakyatan, Institut Koperasi Indonesia

10969

Suasana sebelum kelas dimulai, santai

10964

Mahasiswa (mencoba) mulai fokus ke pemateri, Bu LIlies

Foto sekelas bersama Bu Lilies :)

Foto sekelas bersama Bu Lilies 🙂

Hadapi Pelemahan Ekonomi Global: Koperasi Menyokong UKM*

Rubrik Ngudarasa koran Merapi hari Senin, 11 Mei 2015

Rubrik Ngudarasa koran Merapi hari Senin, 11 Mei 2015

Di bulan September 2014 lalu, Badan Anggaran (Banggar) dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat menaikkan target pertumbuhan ekonomi 2015 dari 5,6 % menjadi 5,8 persen. Optimisme ini ditopang oleh tiga optimisme lainnya yakni pemulihan ekonomi dunia khususnya Amerika, akselerasi pembangunan infrastruktur, dan optimalisasi anggaran. Meski di awal tahun 2015 banyak negara merevisi target pertumbuhan ekonominya, Presiden Joko Widodo tetap optimistis  pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 akan dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul beberapa ‘koreksi’ atas prediksi tersebut. Salah satu yang memberikan pendapat adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara‎. Suahasil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2015 berada di bawah 5%.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2015 pemerintah ingin setinggi-tingginya. Tapi angka resmi kita musti tunggu BPS. Tapi kalau melihat yang disajikan teman-teman dunia usaha, masukan yang kita dapat dari berbagai macam tempat ada perlambatan. Kayaknya di sekitar 5% atau sedikit di bawah 5%,” tuturnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (28/4/2015). Suahasil mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal tersebut dipengaruhi gejolak perekonomian dunia yang tampak dari harga komoditas yang terus menurun. “Bagaimanapun kalau harga komoditas turun terus ya duit yang masuk ke Indonesia juga turun trus. Kemudian perusahaan pertambangan merasa kesulitan semua,” imbuhnya.

Tidak tercapainya target pertumbuhan selaras dengan pernyataan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad tentang menurunnya kinerja emiten di kuartal I/2015. Menurunnya kinerja beberapa emiten besar ditandai dengan melemahnya indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 348,9 poin selama sepekan lalu (27/3 hingga 3/5). Penurunan kinerja perusahaan besar ini juga disebut oleh menteri keuangan (menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi. Perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar Asia terkena imbas atas melemahnya daya beli pasar Asia. Karena, pasar Asia pun kini tengah mengalami perlambatan pertumbuhan. Bambang mengatakan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar Asia seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan banyak berada di bawah ekspektasi.

Pertumbuhan ekonomi yang tak sesuai target di kuartal I/2015 ini dapat menjadi sinyal bagi tantangan perekonomian yang akan dilalui Indonesia selama setahun kedepan. Bambang selaku menkeu sejatinya sudah pernah menyampaikan hal ini sebelumnya, tepatnya pada peluncuran Sukuk Negara Ritel seri SR-007, pada Februari yang lalu. Bambang mengakui, perekonomian Indonesia saat ini memang dihadapkan pada banyak tantangan, baik dari sisi domestik maupun global. Dari sisi domestik, inflasi masih menjadi tantangan setiap tahunnya. Dari sisi global, pelemahan ekonomi global-lah yang diprediksi menjadi tantangan besar bagi perekonomian Indonesia selama 2015.

Menyimak outlook tantangan perekonomian Indonesia di tahun 2015 sekilas seperti membaca sejarah. Indonesia sejatinya pernah menghadapi kondisi serupa ketika perekonomiannya sangat sensitif terhadap pengaruh perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indoenesia pernah kontraksi sebesar 17,9 persen di salah satu kuartalnya pada tahun tersebut. Rupiah melemah dari Rp 4850/dollar AS meluncur menjadi Rp17.000/Dollar AS. Sejumlah perusahaan besar dan perbankan juga bangkrut pada tahun itu. Kondisi barusan mengingatkan kita pada tak lain dan tak bukan, krisis 1998.

Krisis tahun 1998 memberikan banyak pelajaran bagi bangsa Indonesia. Pada krisis inilah, studi yang mengkaji tentang sistem perekonomian, kegiatan bisnis, efek ekonomi global, semua berunculan ibarat wabah. Pada masa ini pulalah, mulai muncul ke permukaan beberapa pihak yang tampil sebagai pahlawan yang menolong perekonomian dan hajat hidup masyarakat Indonesia. Mereka adalah para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi.

Pada tahun 1998, satu persatu perusahaan besar tumbang karena membengkaknya biaya impor bahan baku. Daya beli masyarakat melemah, biaya cicilan utang juga meningkat akibat anjloknya rupiah. Sektor industri dan permodalan menjadi lemah dan rapuh, bahkan sampai ditutup. Saat itulah, kehadiran dan kontribusi dari usaha skala kecil-menengah (UKM) sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan sumbangan PDB yang besar. Menurut BPS, pada tahun 1997, UKM menyumbang 40,45 persen dari total PDB. UKM juga dapat membantu menjaga stabilitas karena UKM sendiri merupakan bisnis yang tetap stabil ketika usaha yang lain kolaps. Hingga 2003, UKM bahkan tumbuh mencapai 7 persen ketika usaha skala besar hanya tumbuh 0,91 persen.

Tak hanya krisis moneter, pada saat Indonesia menghadapi krisis global di 2008, UKM juga menunjukkan progres yang baik. Pasca terjadinya krisis hingga 2011, UKM memberikan kontribusi bagi Prodak Domestik Bruto (PDB) selalu di atas 53 persen . Bahkan, cenderung meningkat setiap tahunnya. Sejak 2008 hingga 2011, jumlah UKM juga meningkat mencapai 9,9 persen atau sekitar 2 persen tiap tahunnya.

Menariknya, peningkatan jumlah UKM setiap tahunnya sebanyak 2 persen di atas berjalan secara konsisten. Akan tetapi, merujuk pada data Bank Indonesia (BI), net ekspansi kredit mikro kecil dan menengah (MKM) dari tahun 2008 hingga 2011 tidaklah meningkat secara konsisten. Pada tahun 2009 dan 2012 net ekspansi kredit MKM menurun. Lebih mengerucut, data kredit UMKM –yang merupakan kredit MKM untuk sektor produktif, juga menunjukkan adanya naik turun pertumbuhan kredit pada tahun 2011 hingga 2013. Artinya, ada sektor permodalan lain atau non perbankan yang mendukung pertumbuhan UKM sehingga UKM bisa tetap konsisten meski kredit dari perbankan tidak konsisten meningkat tiap tahunnya. Sektor permodalan itu diisi oleh koperasi.

Kembali mengungkit peristiwa 1998, salah satu alasan lain mengapa UKM tidak terguncang hebat pada masa itu adalah sumber pendanaan UKM yang tidak banyak bergantung pada bank –dimana bank selaku pelaku permodalan sebagian besar tumbang. UKM memiliki keterbatasan akses kepada bank yang disebabkan sifat non formal dari usaha dan rendahnya kolateral dari pelaku UKM tersebut. Hasilnya, struktur permodalan UKM bukan berasal dari pinjaman perbankan dan saham, akan tetapi berasal dari modal mandiri dan pinjaman ringan. Pinjaman ringan inilah yang dibantu dan disokong oleh koperasi.

Koperasi yang memegang asas kekeluargaan dan gotong royong memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk meminjam uang guna kegiatan produktif termasuk membangun atau mengembangkan unit UKM-nya. Persyaratan koperasi bagi anggotanya tidak serumit dan seketat perbankan dalam memberikan pinjaman. Adanya kepercayaan antar sesama anggota membuat kegiatan transaksi lebih mudah dan lancar. Tak hanya kemudahan akses, bunga pinjaman koperasi simpan pinjam juga lebih kecil dari bunga pinjaman bank. Hal ini tentu sangat membantu UKM untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

Dan yang terpenting, koperasi selalu mengedepankan prinsip kemandirian termasuk diantaranya permodalan, sebagaimana penjelasan Drs Neddy Rafinaldy Halim, mantan deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Neddy mengatakan selayaknya koperasi menjunjung kemandirian seperti koperasi di Vietnam yang hanya 1 persen tingkat ketergantungannya pada perbankan.

Permodalan koperasi dapat dibilang mandiri, karena permodalannya berasal dari uang simpanan yang diberikan anggotanya dan profit hasil pengelolaan kegiatan usahanya. Dengan modal simpanan yang mandiri dan tidak banyak bergantung pada sektor lainnya, koperasi tumbuh kokoh dan tidak mudah tergoncang ketika sektor permodalan lainnya tergoncang.

Melihat peran koperasi dalam menyokong UKM selama ini, perlu adanya perbaikan bagi koperasi guna terus membantu perkembangan UKM dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Pemerintah selaku pihak yang memiliki banyak akses dapat melakukan beberapa hal diantaranya: Dukungan permodalan berupa peminjaman uang bagi koperasi untuk kemudian ia kelola. Dukungan permodalan ini tentu merupakan cara yang amat praktis dalam membantu pengembangan UKM melalui pengelolaan dana oleh koperasi. Dana dari dukungan permodalan ini juga memandirikan koperasi dari kemungkinan maupun ketergantungan bermodal ke pihak lain seperti perbankan.

Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem informasi dan teknologi guna memudahkan kedua belah pihak untuk bertemu dan saling membantu. UKM butuh akses informasi tentang keberadaan koperasi, dan koperasi butuh informasi tentang UKM di daerah sekitarnya. Terakhir, pemerintah perlu membantu mengenalkan atau mempromosikan koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yang dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena, tak dipungkiri citra koperasi saat ini belumlah seperti yang diharapkan. Citra bagi sebuah lembaga amat penting guna mempermudah hubungan antar lembaga maupun pelaku usaha .

Kesimpulannya, pemerintah perlu mengembangkan terus koperasi guna menopang pertumbuhan dan perkembangan UKM. UKM telah membuktikan kontribusi dan ketangguhannya pada dua masa penting Indonesia: krisis moneter 1998 dan krisis global 2008. Sudah sepatutnya UKM terus dikembangkan guna menghadapi pelemahan ekonomi global yang diprediksi menjadi tantangan perekonomian Indonesia di tahun ini. Dan sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu pilar penyokong UKM yang harus diperkuat kinerjanya adalah koperasi.


*tulisan pernah dimuat di koran Merapi Jogjakarta pada Senin, 11 Mei 2015

Pratamax

Malam itu, aku membawa ibuku menyusuri Jalan Margonda Raya di kota Depok. Aku berselancar bersama ibuku ditemani Aira, Jazz biru kesayanganku. Saat itu, aku melihat Aira mengedipkan matanya berusaha mencuri perhatianku. Ia berbisik padaku bahwa ia merasa haus. Akupun meminta izin pada ibuku untuk mampir membelikan Aira minuman.

Setibanya kami di warung, seorang pelayan berbaju merah telah berdiri menyuguhkan sebuah senyuman. Singkat ia menyapa “Selamat malam bapak, mau pesan apa?”. “Pratamax seratus gram mas ya” jawabku singkat. Saat itu juga ibu menoleh ke arahku dan dengan lembut bertanya “Ooh, Pratamax ya nak. Memang kenapa Pratamax? Kenapa bukan Bensan aja?”. Pratamax merupakan cairan energi bagi kendaraan sebagaimana bensan. Hanya saja, menurut Asosiasi Ahli Gizi Kendaraan (A2GK), Pratamax memiliki kandungan gizi yang lebih sehat daripada Bensan. Tentunya, harga Pratamax sedikit lebih mahal dari Bensan. Maklum saja, pemerintah telah menyiapkan subsidi bagi masyarakat ‘tertentu’ agar dapat membeli Bensan bagi kendaraan-kendaraannya dalam bentuk diskon harga.

Tatapan teduh ibu tak bisa membohongiku. Aku tau di sudut mata ibu tersimpan tanya bercampur ragu

Sejenak aku terdiam, mencari paduan kata yang paling indah untuk disampaikan kepada ibu. Aku tahu ibuku memiliki jantung yang lemah. Tak mungkin bagiku untuk beradu argumen dengannya. Lagipula, mana pantas seorang anak yang ketika masih janin menumpang di rahimnya, ketika lahir melalui kemaluannya, ketika kecil menyusu padanya, tapi semasa ia dewasa ia meninggikan suara apalagi mendebatnya.

Di tengah diam itu, tiba-tiba ada suara melengking dari knalpot butut memecah konsentrasiku. Ku lihat melalui kaca belakang mobilku dan kudapati sebuah sepeda motor tua masuk ke barisan antrianku. Tidak ada satu orangpun di restoran kecuali ia menyadari kedatangan pria paruh baya itu. Suara motornya memekakkan telinga, dan pakaiannya yang terlihat beberapa tambalan disana mencuri perhatian semua orang.

Setelah menatap beberapa detik ke sepeda butut itu, aku tertunduk dan tersenyum kecil. Aku menghela nafas lalu kuangkat wajahku. Kugenggam tangan ibuku dan tersenyum menatap wajah damainya. Sebuah senyum terindah untuk wanita terindah dalam hidupku.

“Ibu, Andi hanya takut. Andi takut kalau orang yang antri di belakang Andi ini sedang ditunggu keluarganya di rumah. Mereka menunggu kepulangan ayahnya yang membawa makan malam. Andi berpikir, bagaimana jika sang ayah sampai di rumah dan keluarganya mendapati bahwa dirinya tidak membawa sebutir pun nasi karena uangnya habis membeli Pratamax. Andi khawatir, anak dari bapak tersebut menangis kelaparan sebagaimana dulu Andi pernah menangis ketika ayah pulang tengah malam dari kantor tanpa membawa oleh-oleh. Andi berpikir, diskon beberapa ribu yang diletakkan pemerintah di Bensan bisa mereka gunakan untuk membeli makan. Kira-kira, kalau Andi beli Pratamax, besok kita masih bisa makan nasi kan ya bu?

Senyum anggun ibu menjawab pertanyaan retoris dariku. Pelayan berbaju merah tadi melambaikan tangan meminta perhatian. Pembayaran sudah kami lakukan. Bersama Aira, sekali lagi kami membelah Jalan Margonda Raya

Upah Minimum Regional (UMR) : Tidak Sesederhana Itu

Siang itu udara terasa begitu menyengat. Matahari memancarkan sinar -dan panasnya tanpa rasa sungkan. Kerah bajuku basah akibat keringat yang mengucur tetes demi tetes. Siang itu, aku berjalan menuju jalan kukusan teknik untuk mengambil pakaian cucianku. Aku berjalan melewati sebuah konstruksi yang masih berisik sejak beberapa minggu yang lalu. Konstruksi itu adalah sebuah proyek yang sedang dikerjakan oleh beberapa bapak berpakaian kaos singlet . Dari kerangkanya, aku menebak bahwa bapak-bapak itu sedang membuat sebuah bangunan.

Melihat bapak-bapak berbadan kekar dan kaya keringat itu, aku teringat penjelasan Pak Prodjo Sunartjanto S.E., M.Ak. dosen mata kuliah pengantar akuntansi 2-ku. Beliau pernah mengangkat isu lama yakni demo kenaikan upah minimum regional (UMR) sebagai bahan diskusi di kelas.

Upah merupakan salah satu komponen/variabel dalam perhitungan biaya produksi suatu perusahaan. Jika biaya produksi suatu barang naik, maka harga barang tersebut dapat meningkat. Dalam hal ini, jika gaji pegawai naik, biaya produksi akan naik. Itu artinya, harga barang tersebut akan naik. Ketika pemerintah menaikkan UMR, harga barang dapat dipastikan naik. Dalam skala nasional, itu artinya akan terjadi cost push inflation (inflasi akibat kenaikan biaya). Bahkan, sebelum UMR dinaikkan, inflasi bisa saja sudah terjadi akibat ekspektasi penjual tentang naiknya daya beli masyarakat (expected inflation) akibat naiknya UMR.

Ketika inflasi terjadi, pemerintah akan berusaha menahan laju inflasi menggunakan instrumen kebijakan moneter, yaitu suku bunga. Pemerintah akan meningkatkan suku bunga bank agar masyarakat lebih tergiur untuk menabung uangnya di bank daripada membelanjakannya. Secara sederhana, pemerintah berharap masyarakat akan berpikir “wah, mendingan nabung uang di bank. Duit hemat, bunganya juga tinggi!” Dengan demikian, uang yang beredar di pasar akan berkurang. Praktis, barang menjadi tidak laku dan terpaksa penjual memilih menurunkan harga barang.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga juga menjadi pedang bermata dua. Ketika suku bunga naik, perusahaan akan kesulitan untuk mendapatkan tambahan modal. Karena, cost of borrowing dari bank (baca: bunga pinjaman) juga ikut meningkat. Dalam kondisi ekstrim, beberapa perusahaan bisa jadi memilih tidak meningkatkan kegiatan operasional atau bahkan memilih pindah keluar negeri yang memiliki bunga relatif lebih rendah.

Jika banyak perusahaan yang berhenti atau pindah keluar negeri, dapat dipastikan angka pengangguran akan meningkat. Banyaknya pengangguran juga dapat memicu naiknya tingkat kriminalitas. Dalam kondisi ini, mudah bagi negara lain untuk mengguncang suasana politik dan mengintervensi perekonomian negara.

Ketika perekonomian negara kacau, investor akan semakin menarik diri dari bursa investasi di Indonesia. Hal ini tentu mempersulit Indonesia untuk dapat melepaskan diri dari krisis dimensional.

Dari sudut pandang mikro, tuntutan kenaikan UMR ini juga bukan permasalahan temporer. Tuntutan ini bisa jadi menjadi tuntutan tahunan. Tahun ini, sebagian pendemo menuntut kenaikan UMR sebanyak 50%. Itu artinya, gajinya yang berikutnya adalah 150%. Pada tahun berikutnya, diasumsikan mereka akan kembali menuntut kenaikan sebesar 10%. Berarti, di tahun tersebut gaji mereka 10% lebih tinggi dari 150% saat ini. Singkatnya, ini akan terus berkembang ibarat bunga majemuk (compund).

Jika UMR dinaikkan tanpa ada perbaikan kualitas kinerja dari labour (tenaga kerja) yang ada, labour kita tidak akan berkembang karena tidak kompetitif. Efeknya, mereka yang semakin terpuruk dan tak mampu bertahan di era kompetitif ini akan memilih mengadu nasib di negeri orang lain (baca: menjadi TKI/TKW). Seakan menjadi wacana umum, kita sudah paham bagaimana kondisi dan perlakuan TKI/TKW kita di beberapa negara di luar negeri.

Kenaikan gaji buruh bukanlah masalah selama diiringi dengan kenaikan produktivitas kerja. Karena, tanpa meningkatnya kuantitas dan kualitas goods and services di Indonesia, masyarakat hanya akan merasakan kesemuan peningkatan pendapatan. Daya beli mereka sejatinya tidak berubah.

“Masalahnya cuma gaji, tapi tidak sesederhana itu ya ternyata?” Kutip Pak Prodjo saat mengakhiri kelas masa itu. Kini, aku sedikit memahami bahwa cerita orang lain bisa menjadi cerita kita juga. Keluhan bapak-bapak ini nanti bisa jadi berujung pada masalah besar yang berdampak pada kita juga. Ternyata, memang tidak sesederhana itu ya?

Entrepreneur : Model Amerika atau Jepang?

29 July 2012 – 7 Ramadan 1433 H

Bismillah. Alhamdulillah, ash sholatu was salaam ‘ala rosulillah. ‘amma ba’du

Pada perjalanan pulang setelah buka puasa di salah satu restoran ayam goreng di Surabaya, ayah saya bercerita tentang berbagai pengalamannya. Kali ini beliau bercerita tentang entrepreneur. Ayah saya termasuk pengusaha yang merangkak dari bawah. Sehingga banyak memang pengalaman yang beliau dapatkan dari perjalanan hidupnya. Pada suatu titik beliau bercerita..

“Wan, entrepreneur itu ndak boleh sombong ndak boleh merasa paling besar. Lihaten Amerika sama Jepang.

Amerika itu bilang : ‘aku lo paling apik. Mobilku paling gede, paling kuat, tahan lama.’ Tapi Jepang bilang : ‘gapopo awakmu paling kuat. Aku tak main model ae. Opo sing wong-wong gelem, tak gawino’ “

Nah, sekarang ayo kita lihat. Mobil mana yang paling banyak ada di pasar? Jepang. Kalau tanya tentang mobil perang (yang khusus), ya baru Amerika.

Memang keduanya unggul dan tetap eksis di pasar. Namun cermatilah perbedaan mereka berdua. Orang dengan senang hati datang dan meminta mobil-mobil Jepang. Mereka cinta dengan produk-produk Jepang. Berbeda dengan Amerika. Kalau ada butuhnya (butuh yang khusus), baru mereka datang dan berurusan dengan Amerika.

Sekarang, mari bercermin…

Mau jadi seperti Amerika, atau Jepang?