Nguping Sosialisasi Tax Amnesty 2016 di Grand City Convention Hall Surabaya

disclaimer: Tulisan ini dibuat sebagai notulensi pribadi penulis saat menghadiri acara Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak pada 15 Juli 2016 di Grand City Convention Hall Surabaya. Susunan penulisan disesuaikan dengan gaya pribadi penulis. Adapun data dan konten bersumber dari catatan pribadi, brosur yang diberikan panitia, dan ingatan pribadi penulis. Karenanya, penulis sangat berterima kasih atas koreksi, masukan, dan tanggapan terhadap catatan ini. Segala kekurangan berasal dari penulis dan setan, adapun segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Sosialisasi dibuka dengan pemaparan umum mengenai Tax Amnesty oleh Pak Presiden, Joko Widodo.

Kenapa dibahas?

Begini Bung. Kita harus sadar bahwa hari ini, kondisi perekonomian dunia masih belum sepenuhnya pulih. Pak Jokowi mengatakan bahwa perekonomian Amerika masih belum stabil, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat, dan harga komoditas menurun. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut melambat, neraca perdagangan defisit, dan anggaran semakin defisit. Secara konkret, kita bisa melihat bahwa infrastructure gap akan senantiasa -bahkan semakin tinggi. Secara garis besar, akumulasi masalah bermuara pada meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.

Mengingat kondisi global yang masih penuh tantangan, kita butuh solusi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Semua negara menyadari permasalahan hal ini. Faktanya, semua negara tahu apa yang harus dilakukan -bahkan telah mengambil langkah dan berlomba-lomba mengoptimalkan sumber pertumbuhan baru tersebut. Sumber pertumbuhan ekonomi itu adalah meningkatkan investasi. Kini, semua negara berlomba untuk menarik investor berinvestasi di negaranya. Beragam insentif dan program dibuat agar investor betah dan memilih berinvestasi di negaranya.

Lantas, bagaimana langkah Indonesia dalam memasukkan investasi ke dalam negeri? Indonesia memilih mengampanyekan Repatriasi. Repatriasi yang dimaksud adalah memindahkan harta (meliputi investasi bisnis) yang ada di luar negeri ke dalam negeri sendiri. Repatriasi dipandang penting, karena sejatinya banyak harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersebar di seluruh dunia. Jika seluruh harta yang dulunya ada di luar negeri ditarik masuk ke dalam negeri, investasi dalam negeri tentu meningkat.

Sekali lagi, investasi telah menjadi PR perekonomian Indonesia yang harus segera diselesaikan. Hal ini didasari fakta penting bahwasanya Indonesia sedang membutuhkan banyak dana untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah pun berupaya menciptakan skema yang menginsentif orang-orang untuk meningkatkan investasi dalam negeri (termasuk Repatriasi). Setelah diskusi dan disetujui oleh komisi XI DPR RI, pemerintah memilih Tax Amnesty sebagai strateginya.

Tax Amnesty itu apa sih?

Kata kuncinya terletak di kata Amnesty-nya. Amnesty dapat dimaknai sebagai ampunan. Memangnya apa yang diampuni? Ada tiga bentuk ‘ampunan’ oleh pemerintah terkait pajak:

  1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang.
  2. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
  3. Tidak dilakukan dan penghentian proses pemeriksaan baik di tahap memeriksa bukti permulaan hingga tahap penyidikan.

Wah, enak sekali ya? Caranya bagaimana tuh? Sangat sederhana,

  1. Melaporkan (mengungkapkan) seluruh harta yang dimiliki
  2. Membayar uang tebusan

Ada beberapa rincian mengenai dua poin di atas.

Melaporkan: Melaporkan disini artinya mengisi formulir Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang akan dibuka Hari Senin 18 Juli 2016 nanti di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Form ini berisi: Identitas Wajib Pajak (WP), harta, utang, harta bersih, serta penghitungan Uang Tebusan

Seluruh harta yang dimiliki: Harta adalah akumulasi tambahan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud (ex: bangunan) maupun tidak berwujud, bergerak (ex: kendaraan) maupun tidak bergerak (ex: bangunan), untuk usaha (ex: mesin) maupun bukan untuk usaha (ex: rumah tinggal), di dalam negeri maupun di luar negeri.

Harta ini juga meliputi harta yang kita miliki tapi belum tercatat, seperti uang cash di bawah kasur. Harta kita yang ditulis atas nama orang lain juga termasuk yang harus dilaporkan sebagai harta kita.

Uang Tebusan: Tarif x Nilai Harta Bersih

Tarif dapat dilihat di gambar berikut

Adapun Nilai Harta Bersih merupakan Harta dikurangi Utang. Utang merupakan jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

Memang gimana ceritanya Tax Amnesty bisa menyediaan kebutuhan dana yang diperlukan Indonesia sebagaimana diceritakan di awal?

Proses pemenuhan kebutuhan dana dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Secara langsung, dana diperoleh melalui uang tebusan (jangka pendek) dan penerimaan pajak yang lebih akurat (jangka panjang). Informasi yang didapatkan pemerintah dari formulir amnesti pajak masyarakat merupakan sebagai basis data untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Secara tidak langsung, pemerintah berharap WNI yang memiliki aset di luar negeri terinsentif untuk melakukan repatriasi. Dalam teknisnya, repatriasi ini bermakna memindahkan investasi yang dulunya di luar negeri ke instrumen investasi yang ada di dalam negeri. Sehingga,

  1. Likuiditas perbankan meningkat -> Suku bunga kredit akan jadi lebih kompetitif -> Masyarakat bisa berbisnis dan ekonomi menguat
  2. Nilai tukar rupiah menguat -> menekan defisit neraca perdagangan melalui biaya impor yang berkurang.
  3. Devisa meningkat

Kalau Saya nggak ikut, memang apa ruginya?

Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak rugi, berarti Anda belum mengetahui dua hal: Automatic Exchange of Information (AEOI) pada tahun 2018 dan Revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan.

AEOI merupakan kesepakatan antarnegara untuk saling mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak seseorang. Artinya, negara Indonesia dapat meminta info kekayaan warganya yang meletakkan hartanya di Bank Swiss, atau pada bisnis properti di Singapura, dan lainnya. Penandatanganan akta ini sudah dilakukan di Turki sejak tahun lalu, dan akan berlaku ada akhir 2017 (awal 2018). Dengan berlakunya AEOI, masyarakat tidak lagi bisa melarikan diri (kekayaannya) dari pajak. Maka, lebih baik mengaku sekarang saja  melalui program Tax Amnesty. Kalau memang cepat lambat pajaknya akan ketahuan, bukankah lebih baik mengaku sekarang dan mengambil keuntungan dari program Amnesti Pajak? Pemerintah juga berencana merevisi UU Perbankan agar lebih terbuka dalam membantu Direktorat Pajak menjalankan tugasnya. Menimbang dua hal ini, mengikuti program Tax Amnesty bisa menjadi pilihan yang bijak.

Ooh, begitu.. Tapi kan, bisnis saya masih di tahap awal. Saya masih merintis bisnis, aset juga tidak ada yang di luar negeri. Bagaimanapun, Tax Amnesty tidak berpengaruh besar pada saya.

Siapa yang mengatakan demikian? Hei! Semua orang bisa mendapatkan keuntungan program ini lho, termasuk pelaku UMKM dan yang tidak memiliki aset di luar negeri.

Khusus UMKM, wajib pajak yang akan dikenakan (bila memang peredaran usaha dibawah Rp 4,8 Miliar) hanyalah 0,5% atau 10%. Jika harta yang diungkapkan dibawah Rp 10 Miliar, wajib pajaknya 0,5%. Wajib pajak 10% diperuntukkan bila harta yang diungkapkan lebih dari Rp 10 Miliar.

Baiklah.. Memangnya, Amnesti Pajak ini berlaku sampai kapan sih? Dan apakah ada sanksi kalau kita tidak mengikuti skema Amnesti Pajak tatkala periodenya berakhir?

Periode terakhir Amnesti Pajak ini adalah 31 Maret 2017. Jika sampai saat itu kita belum mengungkapkan kekayaan kita dan membayar tebusan, ada konsekuensinya:

  1. Jika WP tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan akan dianggap penghasilan. Konsekuensinya, ia dikenai pajak, dan disempurnakan dengan denda sesuai Undang-Undang Perpajakan
  2. Jika WP sudah mengajukan Amnesti Pajak dan ditemukan harta yang belum dilaporkan, harta tersebut akan dianggap sebagai penghasilan. Konsekuensinya, ia terkena PPh. Tidak berakhir begitu saja, WP akan dikenakan sanksi sebesar 200%

Secara tidak langsung, kita dapat memahami bahwa pemerintah mengharuskan masyarakat untuk mengikuti program ini. Dan sebetulnya, program yang ditawarkan pemerintah relatif sederhana untuk diimplementasikan. Masyarakat hanya perlu mengisi formulir sendiri (self assessment) dan membayar uang tebusan. Kalau masih kebingungan, ada hotline yang bisa dihubungi. Cak Lontong selaku MC sempat mendikte nomor hotline pengaduan Amnesti Pajak. Tak tanggung-tanggung, disebutkan oleh Cak Lontong bahwa hotline 081128333 akan tersambung ke Pak Jokowi langsung. Apakah benar demikian? Silahkan dicoba sendiri 🙂

Tulisan akan bersambung dengan notulensi pada sesi Pak Muliaman Hadad (Ketua Dewan Komisioner OJK) tentang pengaruh Amnesti Pajak terhadap pembangunan ekonomi dan sesi Bu Rini Sumarno (Menteri BUMN) tentang penawaran BUMN menfasilitasi repatriasi, in syaa Allah..

Advertisements

One thought on “Nguping Sosialisasi Tax Amnesty 2016 di Grand City Convention Hall Surabaya

  1. Pingback: Catatan Tax Amnesty (bag. 2): Helicopter View Sang Regulator | Penabdurrahman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s