Hadapi Pelemahan Ekonomi Global: Koperasi Menyokong UKM*

Rubrik Ngudarasa koran Merapi hari Senin, 11 Mei 2015

Rubrik Ngudarasa koran Merapi hari Senin, 11 Mei 2015

Di bulan September 2014 lalu, Badan Anggaran (Banggar) dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat menaikkan target pertumbuhan ekonomi 2015 dari 5,6 % menjadi 5,8 persen. Optimisme ini ditopang oleh tiga optimisme lainnya yakni pemulihan ekonomi dunia khususnya Amerika, akselerasi pembangunan infrastruktur, dan optimalisasi anggaran. Meski di awal tahun 2015 banyak negara merevisi target pertumbuhan ekonominya, Presiden Joko Widodo tetap optimistis  pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 akan dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul beberapa ‘koreksi’ atas prediksi tersebut. Salah satu yang memberikan pendapat adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara‎. Suahasil memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2015 berada di bawah 5%.

“Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2015 pemerintah ingin setinggi-tingginya. Tapi angka resmi kita musti tunggu BPS. Tapi kalau melihat yang disajikan teman-teman dunia usaha, masukan yang kita dapat dari berbagai macam tempat ada perlambatan. Kayaknya di sekitar 5% atau sedikit di bawah 5%,” tuturnya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (28/4/2015). Suahasil mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal tersebut dipengaruhi gejolak perekonomian dunia yang tampak dari harga komoditas yang terus menurun. “Bagaimanapun kalau harga komoditas turun terus ya duit yang masuk ke Indonesia juga turun trus. Kemudian perusahaan pertambangan merasa kesulitan semua,” imbuhnya.

Tidak tercapainya target pertumbuhan selaras dengan pernyataan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad tentang menurunnya kinerja emiten di kuartal I/2015. Menurunnya kinerja beberapa emiten besar ditandai dengan melemahnya indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 348,9 poin selama sepekan lalu (27/3 hingga 3/5). Penurunan kinerja perusahaan besar ini juga disebut oleh menteri keuangan (menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi. Perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar Asia terkena imbas atas melemahnya daya beli pasar Asia. Karena, pasar Asia pun kini tengah mengalami perlambatan pertumbuhan. Bambang mengatakan pertumbuhan ekonomi negara-negara besar Asia seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan banyak berada di bawah ekspektasi.

Pertumbuhan ekonomi yang tak sesuai target di kuartal I/2015 ini dapat menjadi sinyal bagi tantangan perekonomian yang akan dilalui Indonesia selama setahun kedepan. Bambang selaku menkeu sejatinya sudah pernah menyampaikan hal ini sebelumnya, tepatnya pada peluncuran Sukuk Negara Ritel seri SR-007, pada Februari yang lalu. Bambang mengakui, perekonomian Indonesia saat ini memang dihadapkan pada banyak tantangan, baik dari sisi domestik maupun global. Dari sisi domestik, inflasi masih menjadi tantangan setiap tahunnya. Dari sisi global, pelemahan ekonomi global-lah yang diprediksi menjadi tantangan besar bagi perekonomian Indonesia selama 2015.

Menyimak outlook tantangan perekonomian Indonesia di tahun 2015 sekilas seperti membaca sejarah. Indonesia sejatinya pernah menghadapi kondisi serupa ketika perekonomiannya sangat sensitif terhadap pengaruh perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indoenesia pernah kontraksi sebesar 17,9 persen di salah satu kuartalnya pada tahun tersebut. Rupiah melemah dari Rp 4850/dollar AS meluncur menjadi Rp17.000/Dollar AS. Sejumlah perusahaan besar dan perbankan juga bangkrut pada tahun itu. Kondisi barusan mengingatkan kita pada tak lain dan tak bukan, krisis 1998.

Krisis tahun 1998 memberikan banyak pelajaran bagi bangsa Indonesia. Pada krisis inilah, studi yang mengkaji tentang sistem perekonomian, kegiatan bisnis, efek ekonomi global, semua berunculan ibarat wabah. Pada masa ini pulalah, mulai muncul ke permukaan beberapa pihak yang tampil sebagai pahlawan yang menolong perekonomian dan hajat hidup masyarakat Indonesia. Mereka adalah para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi.

Pada tahun 1998, satu persatu perusahaan besar tumbang karena membengkaknya biaya impor bahan baku. Daya beli masyarakat melemah, biaya cicilan utang juga meningkat akibat anjloknya rupiah. Sektor industri dan permodalan menjadi lemah dan rapuh, bahkan sampai ditutup. Saat itulah, kehadiran dan kontribusi dari usaha skala kecil-menengah (UKM) sangat membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan sumbangan PDB yang besar. Menurut BPS, pada tahun 1997, UKM menyumbang 40,45 persen dari total PDB. UKM juga dapat membantu menjaga stabilitas karena UKM sendiri merupakan bisnis yang tetap stabil ketika usaha yang lain kolaps. Hingga 2003, UKM bahkan tumbuh mencapai 7 persen ketika usaha skala besar hanya tumbuh 0,91 persen.

Tak hanya krisis moneter, pada saat Indonesia menghadapi krisis global di 2008, UKM juga menunjukkan progres yang baik. Pasca terjadinya krisis hingga 2011, UKM memberikan kontribusi bagi Prodak Domestik Bruto (PDB) selalu di atas 53 persen . Bahkan, cenderung meningkat setiap tahunnya. Sejak 2008 hingga 2011, jumlah UKM juga meningkat mencapai 9,9 persen atau sekitar 2 persen tiap tahunnya.

Menariknya, peningkatan jumlah UKM setiap tahunnya sebanyak 2 persen di atas berjalan secara konsisten. Akan tetapi, merujuk pada data Bank Indonesia (BI), net ekspansi kredit mikro kecil dan menengah (MKM) dari tahun 2008 hingga 2011 tidaklah meningkat secara konsisten. Pada tahun 2009 dan 2012 net ekspansi kredit MKM menurun. Lebih mengerucut, data kredit UMKM –yang merupakan kredit MKM untuk sektor produktif, juga menunjukkan adanya naik turun pertumbuhan kredit pada tahun 2011 hingga 2013. Artinya, ada sektor permodalan lain atau non perbankan yang mendukung pertumbuhan UKM sehingga UKM bisa tetap konsisten meski kredit dari perbankan tidak konsisten meningkat tiap tahunnya. Sektor permodalan itu diisi oleh koperasi.

Kembali mengungkit peristiwa 1998, salah satu alasan lain mengapa UKM tidak terguncang hebat pada masa itu adalah sumber pendanaan UKM yang tidak banyak bergantung pada bank –dimana bank selaku pelaku permodalan sebagian besar tumbang. UKM memiliki keterbatasan akses kepada bank yang disebabkan sifat non formal dari usaha dan rendahnya kolateral dari pelaku UKM tersebut. Hasilnya, struktur permodalan UKM bukan berasal dari pinjaman perbankan dan saham, akan tetapi berasal dari modal mandiri dan pinjaman ringan. Pinjaman ringan inilah yang dibantu dan disokong oleh koperasi.

Koperasi yang memegang asas kekeluargaan dan gotong royong memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk meminjam uang guna kegiatan produktif termasuk membangun atau mengembangkan unit UKM-nya. Persyaratan koperasi bagi anggotanya tidak serumit dan seketat perbankan dalam memberikan pinjaman. Adanya kepercayaan antar sesama anggota membuat kegiatan transaksi lebih mudah dan lancar. Tak hanya kemudahan akses, bunga pinjaman koperasi simpan pinjam juga lebih kecil dari bunga pinjaman bank. Hal ini tentu sangat membantu UKM untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

Dan yang terpenting, koperasi selalu mengedepankan prinsip kemandirian termasuk diantaranya permodalan, sebagaimana penjelasan Drs Neddy Rafinaldy Halim, mantan deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Neddy mengatakan selayaknya koperasi menjunjung kemandirian seperti koperasi di Vietnam yang hanya 1 persen tingkat ketergantungannya pada perbankan.

Permodalan koperasi dapat dibilang mandiri, karena permodalannya berasal dari uang simpanan yang diberikan anggotanya dan profit hasil pengelolaan kegiatan usahanya. Dengan modal simpanan yang mandiri dan tidak banyak bergantung pada sektor lainnya, koperasi tumbuh kokoh dan tidak mudah tergoncang ketika sektor permodalan lainnya tergoncang.

Melihat peran koperasi dalam menyokong UKM selama ini, perlu adanya perbaikan bagi koperasi guna terus membantu perkembangan UKM dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Pemerintah selaku pihak yang memiliki banyak akses dapat melakukan beberapa hal diantaranya: Dukungan permodalan berupa peminjaman uang bagi koperasi untuk kemudian ia kelola. Dukungan permodalan ini tentu merupakan cara yang amat praktis dalam membantu pengembangan UKM melalui pengelolaan dana oleh koperasi. Dana dari dukungan permodalan ini juga memandirikan koperasi dari kemungkinan maupun ketergantungan bermodal ke pihak lain seperti perbankan.

Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem informasi dan teknologi guna memudahkan kedua belah pihak untuk bertemu dan saling membantu. UKM butuh akses informasi tentang keberadaan koperasi, dan koperasi butuh informasi tentang UKM di daerah sekitarnya. Terakhir, pemerintah perlu membantu mengenalkan atau mempromosikan koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi yang dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena, tak dipungkiri citra koperasi saat ini belumlah seperti yang diharapkan. Citra bagi sebuah lembaga amat penting guna mempermudah hubungan antar lembaga maupun pelaku usaha .

Kesimpulannya, pemerintah perlu mengembangkan terus koperasi guna menopang pertumbuhan dan perkembangan UKM. UKM telah membuktikan kontribusi dan ketangguhannya pada dua masa penting Indonesia: krisis moneter 1998 dan krisis global 2008. Sudah sepatutnya UKM terus dikembangkan guna menghadapi pelemahan ekonomi global yang diprediksi menjadi tantangan perekonomian Indonesia di tahun ini. Dan sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu pilar penyokong UKM yang harus diperkuat kinerjanya adalah koperasi.


*tulisan pernah dimuat di koran Merapi Jogjakarta pada Senin, 11 Mei 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s